JAKARTA-Portibinews: Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berbangga hati jika marak Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indonesia. OTT bukan menjadi tolak ukur baik atau tidak ekonomi RI.
Luhut menjelaskan hal ini dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (5/6/2024). Menurut Luhut, OTT di Tanah Air sudah tidak ada lagi. Hal ini dipicu oleh digitalisasi di birokrasi pemerintah, termasuk belanja K/L melalui e-Katalog LKPP.
"Bapak Ibu lihat dengan e-Katalog, dengan belanja pemerintah Rp 3.000 triliun kita masukan ke e-Katalog sekarang ga ada OTT lagi," ujarnya.
Jadi kita juga saya teman-teman di KPK jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekonomi kita ga bagus. " Kalau orang belanja ke mesin maka makin kecil peluang melakukan hengki pengki," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan rencana pemerintah memasukkan komoditas nikel ke dalam SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga) merupakan bagian dari upaya menekan korupsi.
Tidak hanya itu, dengan SIMBARA, penerimaan negara dari nikel dan batu bara meningkat.
Baca Juga: Penampilan Terakhir Toni Kroos Di Real Madrid Dengan Persembahkan Juara Liga Champions
"Penerimaan batu bara meningkat karena orang gak bisa ekspor batu bara kalau dia tanpa masuk ke SIMBARA," tegas Luhut. Artinya, jika eksportir tidak masuk ke dalam sistem SIMBARA, izin dari Bea Cukai tidak akan dirilis.
Penulis: hanifah restu putri
